A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Dalam upaya memenuhi prinsip – prinsip Good Corporate Governance, PLN Tarakan melakukan Program PLN Bersih, yaitu suatu program yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme agar meningkatkan budaya perusahaan (corporate culture) yang sehat di lingkungan PLN. Untuk menegakkan semangat PLN bersih, maka perusahaan mewujudkannya dengan menetapkan sistem pelaporan pelanggaran. Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistle blowing system) merupakan sistem yang mengelola Pengaduan/ Penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (Independent) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan PLN Tarakan dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran digunakan apabila Pengaduan/ Penyingkapan dianggap tidak efektif untuk disalurkan melalui jalur formal (melalui atasan langsung atau fungsi terkait) dan perlu dilaporkan kepada Tim pelaporan whistle blowing yakni Komite Audit. Lingkup Pengaduan/Penyingkapan yang akan ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, meliputi sebagai berikut:

1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku;

2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan;

3. Pemerasan;

4. Perbuatan curang;

5. BenturanKepentingan;

6. Gratifikasi.

B. PRINSIP DASAR

Penyampaian Pengaduan/Penyingkapan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Komite Audit PLN Tarakan, meliputi:

a. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 1 (satu) Pengaduan/Penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.

b. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.

c. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut.

d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.

e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.

f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.

g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.

2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan/ Penyingkapan, maka Pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat/nomor telepon/ handphone/ faksimili/email.

3. Pelapor menyampaikan Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran kepada Tim Pelaporan Whistle Blowing, yang dalam hal ini, Tim yang ditunjuk adalah Komite Audit.

C. KEWENANGAN DAN TINDAK LANJUT PENANGANAN LAPORAN

1. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris.

2. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Dewan Komisaris akan ditindaklanjuti oleh Direksi.

3. Atas penyampaian laporan oleh Tim Pelaporan Whistle Blowing, pihak yang memiliki wewenang akan menindaklanjuti dengan upaya investigasi untuk mendapatkan kebenaran atas laporan tersebut dan selanjutnya laporan akan dilengkapi dengan bukti-bukti yang diperlukan untuk proses lebih lanjut.

4. Selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu) bulan laporan yang telah dilengkapi dengan bukti yang cukup dan dapat ditindaklanjuti, akan diteruskan kepada penegak hukum antara lain kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses lebih lanjut dan mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

D. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.

2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.

3. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/Penyingkapan tersebut

Pelapor dilindungi secara khusus oleh Perusahaan

Bagi pelapor internal, Perusahaan memberikan jaminan perlindungan tidak akan dikenai Pemecatan; Penurunan jabatan atau pangkat; Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal filerecord). Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur dalam pasal 43 UU No. 15 tahun 2002 jo. UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 13 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban, dan pasal 5 PP No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. EVALUASI BERKALA DAN PELAPORAN

1. Whistle Blowing System dievaluasi secara berkala.

2. Efektifitas penerapan whistle blowing system dilaporkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

F. PENUTUP

Whistle Blowing System PT PLN Tarakan ini akan ditinjau secara berkala dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhannya.

Download untuk selengkapnya